Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Sigid Suseno mengatakan, dalam segi politik hukum, pembentukan satuan tugas (satgas) judi online itu menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan judi online. “Saya kira Satgas Judi Online bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa memantau pergerakan judi online, untuk juga mencegah orang tidak berjudi online,” kata Sigid

Ia menjelaskan bahwa upaya pemberantasan judi online selain dari aspek pidana tetap diperlukan, seperti membentuk satgas, meskipun judi online telah diklasifikasi sebagai tindak pidana dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Jadi, perlu ada kebijakan-kebijakan lain. Saya kira membentuk satgas itu menjadi salah satu instrumen untuk bisa menanggulangi judi online,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk menutup situs-situs judi menjadi salah satu kebijakan yang tetap perlu dilakukan untuk menanggulangi judi online. Akan tetapi, kata dia, pemerintah harus tetap menyelesaikan akar permasalahan judi online di Indonesia. “Misalnya yang dipidana bandar-bandarnya, penyelenggaranya, atau pengelolanya. Mungkin untuk yang bermain judinya ada treatment yang lain. Kalau semua dipidana, apakah itu sebagai pendekatan yang tepat?” katanya.

Ia mengingatkan pemberantasan judi online hingga ke akar menjadi perlu karena tindak pidana itu dapat menimbulkan kejahatan lainnya. “Misalnya melakukan pencurian, perampokan, atau yang lain akibat judi itu, atau yang kemarin dikabarkan ada pembakaran itu, ya, pembakaran suami juga ada keterkaitan sama judi online juga misalnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak berjudi, baik secara offline maupun online karena judi tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga masa depan. "Ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online," kata Presiden Jokowi